Surabaya, pancarkan.com – Lembaga kajian kebijakan publik Sygma Research and Consulting (SRC) menilai langkah Universitas Brawijaya yang bersiap menjadikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai living laboratory merupakan keputusan strategis dan relevan di tengah menguatnya perdebatan publik terkait efektivitas program tersebut.
Peneliti SRC, Nasir Fakhrudin, menilai keterlibatan kampus dalam program strategis nasional seperti MBG penting agar kebijakan tidak hanya berjalan sebagai agenda administratif pemerintah, tetapi juga menjadi ruang evaluasi berbasis ilmu pengetahuan dan praktik lapangan.
“Di tengah pro dan kontra yang berkembang, langkah UB patut diapresiasi. Kampus mengambil posisi bukan sekadar mendukung atau menolak, tetapi menghadirkan ruang akademik untuk menguji, mengevaluasi, dan memperbaiki tata kelola program secara objektif,” ujar Nasir.
Menurut Nasir, pendekatan living laboratory memungkinkan MBG dikaji dari berbagai aspek, mulai dari kualitas tata kelola distribusi, standar gizi, dampak terhadap ekonomi lokal, hingga efektivitas koordinasi antaraktor. Dengan demikian, kebijakan publik dapat terus diperbaiki berdasarkan data empiris, bukan semata persepsi politik.
Model tersebut dinilai penting karena MBG merupakan program yang menyentuh banyak sektor sekaligus, seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi kerakyatan, hingga ketahanan pangan daerah. Karena itu, keterlibatan perguruan tinggi dibutuhkan untuk menjaga akuntabilitas sekaligus memastikan program memiliki dampak sosial yang terukur.
“Dalam kebijakan publik yang besar dan sensitif seperti MBG, negara membutuhkan evidence-based policy. Kampus hadir sebagai penguji sekaligus mitra kritis pemerintah. Dengan begitu, program menjadi lebih adaptif terhadap persoalan di lapangan,” lanjutnya.
Nasir menambahkan, langkah UB juga berpotensi menjadi model bagi perguruan tinggi lain di Indonesia. Kampus, menurutnya, tidak cukup hanya menjadi penonton kebijakan nasional, tetapi perlu terlibat aktif dalam menghadirkan inovasi dan rekomendasi berbasis riset.
Sebelumnya, Universitas Brawijaya menyampaikan tengah menyiapkan skema MBG sebagai living laboratory agar kebijakan tersebut dapat diuji sekaligus dikembangkan secara berkelanjutan melalui kolaborasi lintas disiplin ilmu.
Di tengah dinamika pro-kontra yang masih berlangsung, SRC menilai pendekatan semacam ini dapat menjadi titik temu antara kebutuhan percepatan program pemerintah dengan pentingnya pengawasan akademik yang independen.
“Pada akhirnya publik membutuhkan program yang efektif dan akuntabel. Kehadiran kampus sebagai living laboratory membuka ruang evaluasi yang lebih luas sekaligus memperkuat legitimasi kebijakan di mata masyarakat,” tutup Nasir.(cah)
