Labuan Bajo, Pancarkan.com – Acara puncak KTT ASEAN ke-42 telah digelar di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari 9-11 Mei 2023. Penyelenggaraan KTT ke-42 ASEAN 2023 di Labuan Bajo ini diharapakan memberikan dampak pada masyarakat khususnya dalam mendorong kebangkitan ekonomi dan terbukanya lapangan kerja.
KTT ASEAN disebut juga The Association of Southeast Asian Nation Summit atau ASEAN Summit, diselenggarakan setiap tahun oleh negara-negara anggota ASEAN. Pada KTT ASEAN ke-42 kali ini diikuti oleh 8 Leaders negara anggota ASEAN, Sekjen ASEAN, dan Perdana Menteri Timor Leste.
Kemlu RI menyebutkan bahwa delapan Leaders yang dimaksud berasal dari negara Indonesia, Brunei Darussalam, Kamboja, Malaysia, Laos, Filipina, Singapura, dan Vietnam. KTT ASEAN ke-42 memutuskan Myanmar tidak diundang. Di samping itu, Perdana Menteri Thailand tidak dapat hadir karena pemilu di sana akan berlangsung pada 14 Mei mendatang
Abdul Halim Iskandar selaku Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (GM) mengungkapkan bahwa pembangunan pedesaan masih menjadi fokus utama pembangunan di Asia Tenggara, yang merupakan rumah bagi 8,5% populasi dunia serta pandemi COVID-19 memperparah tantangan pembangunan perdesaan untuk mencapai agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs) 2030.
“Untuk memperkuat dan mengkoordinasikan kolaborasi ASEAN tentang pembangunan perdesaan dan pengentasan kemiskinan di bawah kerja sama fungsional ASEAN dan untuk mengimplementasikan rencana aksi, negara-negara anggota sepakat bahwa para Menteri ASEAN tentang Pembangunan Pedesaan dan Pemberantasan Kemiskinan (AMRDPE) akan berusaha untuk bertemu setidaknya sekali dalam dua tahun,” jelasnya, Kamis (11/5/2023).
Pada Tahun Anggaran 2023, sesuai dengan National Calendar Pilar Sosial Budaya pada Masa Keketuaan Indonesia di ASEAN Tahun 2023, Indonesia sebagai Focal Point SOMRDPE akan melaksanakan 2 (dua) pertemuan, yaitu: ASEAN Collaborative Forum on Localizing 2030 SDGs in the Village dan ASEAN Rural Culture Expo in the Framework of ASEAN Identity. Dimana didalamnya terdapat pertemuan ASEAN Villages Network (AVN) atau Jejaring Desa ASEAN yang pertama.
Abdul Halim menjelaskan bahwa ASEAN Villages Network (AVN) atau Jejaring Desa ASEAN adalah jaringan desa, kelompok desa, dan asosiasi desa yang terbuka, mandiri, dan dari bawah ke atas (bottom up) di seluruh Negara Anggota ASEAN yang bertujuan untuk bertukar pandangan dan pengalaman tentang solusi cerdas dalam menanggapi tantangan perdesaan.
Desa-desa yang menjadi Pilot Project percontohan sudah ditetapkan seperti untuk desa wisata Desa Mangunan di Bantul DIY, Desa Kembang Kuning di Lombok Timur NTB, Desa Sekapuk di Gresik Jatim. Untuk desa digital Desa Cibiriu Wetan di Bandung Jabar, Desa Duda Timur di Karangasem Bali, Desa Kubu di Kubu Kalimantan Barat. Untuk Desa OVOP Desa Muara Badak Ulu di Kutai Kartanegara Kaltim, Desa Namang di Bangka Tengah Kepulauan Bangka Belitung, Desa Blendung di Pemalang Jawa Tengah.
“ASEAN Villages Network (AVN) membuat suara desa didengar di tingkat lokal, nasional dan regional. ASEAN Villages Network (AVN) merupakan platform terbuka untuk mendiskusikan dan mempertukarkan (sharing knowledge) berbagai isu yang terkait dengan pembangunan perdesaan dan pengentasan kemiskinan dan kebijakan pembangunan perdesaan di masa mendatang,” jelasnya lebih lanjut.
Menurut Gus Halim selanjunya akan diselenggarakan dan dipimpin secara bergilir pertemuan pejabat senior ASEAN Senior Official Meeting on Rural Development and Poverty Eradication (SOMRDPE) tentang pembangunan perdesaan dan pemberantasan kemiskinan setidaknya sekali setahun.
Belajar Tentang Kebijakan Pembangunan Desa di Indonesia
Pertemuan tahunan pertama Jejaring Desa ASEAN ASEAN Villages Network (AVN) dijadwalkan akan dilakukan di Indonesia pada bulan Juli 2023. Diharapkan dengan pelaksanaan kegiatan di Indonesia, negara-negara ASEAN lainnya dapat belajar tentang kebijakan pembangunan desa di Indonesia, mengingat Indonesia merupakan negara dengan kebijakan pembangunan desa terbaik di Asia sehingga dapat menjadi tolak ukur dalam pembangunan desa.
Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan, Sugito, selaku Chair of SOMRDPE Indonesia, menyampaikan bahwa melalui forum ini, negara-negara di ASEAN secara bersama-sama dapat membangun kolaborasi lintas sektor dalam rangka pembangunan desa dan perdesaan agar mampu bersinergi dan memiliki daya saing sehingga memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara dan secara luas untuk kemajuan Kawasan ASEAN.
“Indonesia berharap pembentukan Jejaring Desa ASEAN dapat memberikan manfaat secara langsung ke Desa, adanya peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat desa melalui pembinaan dan pendampingan, diharapkan kita mampu mengakomodir isu-isu pembangunan desa dan perdesaan seperti ketahanan pangan, konektivitas, pasokan listrik dan air, pendidikan/literasi, ketenagakerjaan, migrasi ke daerah perkotaan, reformasi pertanahan, dan defisit infrastruktur,” pungkas Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan, Sugito, selaku Chair of SOMRDPE Indonesia. (zal)
